Pekanbaru – Kegiatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kampar di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (30/10/2025), masih menjadi sorotan. Acara yang menggabungkan rapat koordinasi, seminar profesi, dan pelantikan pengurus ranting IBI se-Kabupaten Kampar itu disebut-sebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi pengeluaran organisasi.
Namun, pihak IBI Kampar memberikan klarifikasi resmi atas polemik tersebut. Ketua IBI Cabang Kampar, Satiti Rahayu, S.Keb., TKM., MKM, menegaskan bahwa kegiatan itu tidak menggunakan dana APBD, melainkan murni hasil iuran anggota IBI.
“Mohon maaf, Bang. Kegiatan kami tidak menggunakan APBD. Ini murni iuran anggota. Kami adalah organisasi profesi kesehatan,” ujar Satiti kepada wartawan, Kamis sore (30/10/2025).
Satiti juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi wadah silaturahmi dan pembelajaran bagi para bidan.
“Kegiatan ini juga sarana bidan untuk silaturahmi dan belajar. Seminar kami adakan melalui situs resmi Kemenkes, Satu Sehat, dan bekerja sama dengan lembaga diklat profesi yang terakreditasi A oleh Kemenkes,” terangnya.
Adapun alasan pelaksanaan di Pekanbaru, kata Satiti, karena keterbatasan fasilitas di wilayah Kampar yang belum mampu menampung jumlah peserta yang besar.
“Kami mengundang sekitar 700 bidan. Belum ada sarana yang memadai di Bangkinang. Tempat di Pekanbaru kami pilih karena harganya masih terjangkau dengan iuran anggota,” jelasnya.
Sebelumnya, acara tersebut menuai perhatian publik setelah beredar komentar dari tokoh masyarakat Kampar, Faisal Ocu, yang menilai kegiatan itu tidak mencerminkan semangat efisiensi di tengah kondisi ekonomi daerah yang belum stabil.
Kegiatan IBI Kampar kali ini juga tercatat sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun IBI ke-74 dan Hari Bidan Internasional Tahun 2025, dengan tema:
“Peran Strategis Bidan Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Setiap Kondisi Krisis, Menuju Indonesia Emas 2045”
Acara menghadirkan narasumber nasional, di antaranya dr. Susilowatt, M.Med (Ped), Sp.A, dan Hendrawan, SKM, M.Si, yang membahas peningkatan kompetensi bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi di masa krisis.
Dengan klarifikasi ini, IBI Kampar berharap publik memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pengembangan profesi yang dibiayai secara mandiri, bukan bersumber dari anggaran pemerintah. (fs)
#IBI Kampar #Klarifikasi Ketua IBI
