PEKANBARU — Dua pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dikabarkan diminta mengundurkan diri hingga akhir tahun 2025 oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Mereka adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, serta Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya.
Syahrial Abdi diduga terseret dalam kasus besar yang tengah bergulir terkait Bank Riau Kepri (BRK), terutama dugaan penyimpangan dana Jamsostek senilai Rp 2 triliun. Sementara Erisman Yahya disebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut sumber internal yang enggan identitasnya dipublikasikan, kedua nama itu merupakan pejabat yang lahir dari pilihan Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Situasi inilah yang membuat SF Hariyanto merasa kurang nyaman dan perlu melakukan langkah “bersih-bersih” terhadap birokrat yang dianggap bukan bagian dari lingkarannya.
“Salah satu cara yang dilakukan adalah menekan pejabat-pejabat yang tidak berada dalam barisannya. Caranya? Mengangkat atau mencari-cari kasus mereka, lalu mendorongnya ke aparat hukum,” ujar sumber tersebut.
Ia menyebut, selain Syahrial dan Erisman, sejumlah pejabat lain juga masuk daftar yang disiapkan untuk didorong mundur dan diganti dengan orang-orang dekat SF.
Mahasiswa Kritik Langkah SF
Candra, mahasiswa yang ikut menyoroti dinamika di Pemprov Riau, meminta SF Hariyanto tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pejabat daerah. Ia menilai tindakan yang bernuansa politik berpotensi merusak tatanan pemerintahan.
“Ini Riau masih ada tuannya, Pak. Jangan semena-mena terhadap pejabat yang justru berprestasi. Jangan karena politik semua mau dihabisi,” katanya.
Menurutnya, pejabat yang merupakan putra daerah tidak layak dipinggirkan hanya karena alasan preferensi politik.
Proyek Portal Disdik
Sebelumnya Erisman Yahya juga sudah digeledah KPK selang beberapa hari pasca dibentak oleh SF Hariyanto dalam rapat internal.
Di tengah isu tersebut, SF Hariyanto sebelumnya juga menyorot Erisman atas pemasangan Barrier Gate Parking System atau portal elektrik di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Ia menilai proyek senilai Rp 353 juta itu tidak layak diterapkan pada kantor pelayanan publik.
“Kantor Gubernur aja terbuka. Betul, gak? Ini kan terbuka,” ujarnya usai upacara Hari Guru Nasional.
SF bahkan menyindir bahwa pemasangan portal itu mungkin dilakukan karena pimpinan Disdik takut menghadapi pers.
“Kalau dia takut dikejar wartawan, gak usah jadi Kadis. Mundur aja,” tegas SF.
Proyek yang kini memasuki tahap pemasangan unit itu sebelumnya diketahui merupakan program lama. Kadisdik Erisman Yahya mengklaim proyek tersebut bertujuan menertibkan akses masuk kantor dan mengurangi potensi pencurian maupun masuknya orang tidak berkepentingan.
“Nanti ada ID Card, biar lebih tertata. Bisa mencegah pencurian atau orang yang tak jelas masuk,” jelasnya. (*)
#SF Hariyanto #Bersih bersih
