KAMPAR — Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kampar Peduli Moral (Formasi-KPM) mengguncang Gedung DPRD Kampar, Senin (30/6). Puluhan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar menindak tegas anggota dewan berinisial P dari Fraksi NasDem yang diduga terlibat skandal perselingkuhan dan perzinahan.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Raja Pradigjaya menyebut perilaku tidak etis tersebut sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan institusi negara.
“Ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini soal moral publik, soal integritas lembaga. DPRD Kampar harus bersih dari wakil rakyat yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri,” tegasnya.
Aksi sempat memanas saat massa dihalangi masuk ke lingkungan kantor dewan. Namun setelah negosiasi alot, Ketua BK DPRD Kampar Fahmil menerima perwakilan massa untuk berdialog langsung.
Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Fraksi NasDem Eko Sutrisno, Kapolsek Bangkinang Kota Iptu Fitri, dan unsur lainnya. Dalam forum terbuka, mahasiswa menuntut transparansi dan ketegasan dari BK.
“Kami tidak ingin ada skenario pengaburan fakta, apalagi pemutihan. BK DPRD jangan jadi tameng pelindung moral bejat. Kalau terbukti, P harus dipecat!” seru Raja di hadapan forum.
Sementara itu, mahasiswa lainnya Sofyan, menyoroti potensi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga jika kasus ini tak ditangani serius.
“Kalau tidak ada sanksi yang tegas, bukan tidak mungkin kepercayaan rakyat terhadap DPRD Kampar akan runtuh. Ini bisa memicu instabilitas politik dan sosial,” ujarnya.
Ketua BK DPRD Kampar Fahmil menegaskan bahwa pihaknya akan memproses kasus ini sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak akan menutup-nutupi. Jika terbukti, sanksinya akan diberikan sesuai aturan,” tegas Fahmil.
Ketua Fraksi NasDem, Eko Sutrisno, juga menyampaikan sikap partai. Ia menyayangkan adanya dugaan tersebut dan membuka peluang PAW (Pergantian Antar Waktu) bila kader terbukti melanggar etik berat.
“Silakan ajukan pengaduan resmi ke aparat. Kami tidak akan intervensi proses BK. Partai tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi perilaku tidak bermoral,” ujar Eko.
Dialog diakhiri dengan penandatanganan surat komitmen bersama oleh Ketua BK DPRD Kampar dan Fraksi NasDem sebagai bentuk keseriusan dalam menangani dugaan pelanggaran etik tersebut.
Aksi Formasi-KPM ini menjadi alarm keras bagi DPRD Kampar agar tak lagi abai pada integritas. Masyarakat menuntut keteladanan moral, bukan sekadar jabatan.
“Tak ada tempat bagi wakil rakyat yang kehilangan moral,” pungkas Raja dalam pernyataan akhirnya. (ER)
#skandal Dewan Kampar
