Medan – Kunjungan Wali Kota Pekanbaru H. Agung Nugroho, S.E., M.M., bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch., ke kantor Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada Selasa (09/12/25) memunculkan berbagai spekulasi di publik.
Dalam agenda resmi yang disebut sebagai silaturahmi pemerintahan, muncul narasi dari sejumlah kalangan bahwa kunjungan tersebut bisa saja terkait “belajar komunikasi politik dan sekaligus minta suaka politik” mengingat tingginya intensitas operasi KPK di Riau sepanjang 2024–2025. Agung menyadari bahwa dirinya juga target KPK.
KPK ‘stay’ di Pekanbaru, Wako Agung disebut tidak nyaman
Beberapa aktivis antikorupsi di Pekanbaru menilai kunjungan Wali Kota Pekanbaru ke Medan terjadi pada momen yang sensitif. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK kerap melakukan operasi dan pemeriksaan di Riau.
Pj Wali Kota Pekanbaru sebelumnya, Risnandar Mahiwa, ditangkap KPK dalam OTT terkait dugaan suap dana GU Sekda cq Bagian Umum Pemko.
Gubernur Riau Abdul Wahid juga ditangkap KPK pada akhir tahun, membuat suhu politik Riau memanas.
Aktivis menyebut KPK bahkan disebut “bermarkas” sementara di Pekanbaru untuk menangani sejumlah kasus besar dalam rentang 2024–2025.
Kondisi tersebut, menurut sumber internal Pemko Pekanbaru, membuat Wali Kota Agung “tidak nyaman bekerja” dan memilih meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk kepala daerah lain.
Bobby dinilai publik selalu “selamat”, Wali Kota Pekanbaru disebut ingin belajar manajemen komunikasi
Dalam beberapa kasus besar yang menyeret sejumlah pejabat Sumatera Utara, nama Bobby Nasution sempat ikut disebut dalam laporan masyarakat maupun informasi penyidikan. Namun, Bobby hingga kini tidak pernah tersentuh OTT, tidak pernah dipanggil sebagai tersangka, dan hanya hadir di KPK dalam agenda pencegahan.
Fenomena ini membuat sebagian kalangan menilai Bobby memiliki “manajemen komunikasi politik dan beking yang kuat”, sehingga selalu tampak selamat dari gelombang operasi KPK.
“Ada dugaan Wali Kota Pekanbaru ingin belajar bagaimana membangun komunikasi birokrasi yang aman, tertata, dan tidak berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi yang bisa menyeret kepala daerah ke penyidikan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Medan, meminta namanya tidak disebutkan.
Dalam pertemuan tersebut, Agung Nugroho dan Bobby Nasution membahas kerja sama pembangunan, isu administrasi pemerintahan, serta program-program yang berkaitan dengan Kota Pekanbaru dan Provinsi Sumut.
Namun, pengamat menilai bahwa momen politik dan hukum saat ini membuat pertemuan tersebut tidak bisa dibaca sebagai agenda biasa.
“Saat KPK gencar di Riau, sementara Sumut juga panas dengan berbagai kasus, tentu publik bertanya ketika dua kepala daerah bertemu. Apalagi Bobby dikenal punya pola komunikasi yang membuatnya selalu berada di luar pusaran OTT,” ujar analis tersebut.
Pemerintah Kota Pekanbaru membantah bahwa kunjungan itu terkait isu KPK. Dalam keterangan resmi, Pemko menegaskan bahwa agenda Agung Nugroho murni berfokus pada sinergi program pembangunan dan pemerintahan.
Meski begitu, narasi publik tetap berkembang, terutama melihat intensitas kasus korupsi yang menyeret kepala daerah di Riau. (*)
#Minta Suaka ke Gubernur Sumut
