JAKARTA – Wakil Direktur PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Kusdi Sastro Kidjan, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk konsolidasi dan percepatan penataan aset perkebunan sawit hasil penertiban negara.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum bagi Agrinas untuk menyampaikan keputusan tegas: pembatalan 15 kerja sama operasi (KSO) yang dinilai nakal dan tidak memenuhi standar tata kelola perusahaan.
“Kami sudah mengevaluasi seluruh mitra KSO. Ada yang terbukti tidak memenuhi komitmen, tidak transparan, dan tidak menjalankan prinsip keberlanjutan. Semua kami batalkan,” tegas Kusdi.
Sejumlah Direktur KSO Mulai Lobi Agar Kontrak Tak Diputus. Di balik keputusan tegas Agrinas, sumber terpercaya menyebutkan bahwa sejumlah direktur KSO mulai melakukan lobi-lobi agar pembatalan tersebut dibatalkan.
“Ada yang mulai bergerak, lobi ke sana sini supaya tidak dicabut. Mereka takut kehilangan lahan,” ujar sumber yang mengetahui dinamika internal tersebut.
Menurut sumber itu, sebagian pihak yang terkena pembatalan kontrak mencoba mencari celah dengan melakukan pendekatan ke berbagai jaringan.
Adu Beking Diduga Libatkan Jenderal Pensiunan hingga Aktif. Masih menurut sumber tersebut, upaya lobi itu tidak hanya dilakukan secara personal. Beberapa pemilik KSO diduga mengandalkan beking kekuasaan, bahkan disebut melibatkan jaringan jenderal purnawirawan dan jenderal aktif.
“Adu beking mulai terlihat. Ada yang bawa nama-nama besar dari kalangan jenderal pensiunan, ada yang disebut minta dukungan jenderal aktif,” jelas sumber itu.
Meski demikian, sumber menegaskan bahwa dugaan tersebut masih dalam ranah informasi internal dan belum mengarah pada keterlibatan institusi mana pun.
Lebih jauh, sumber itu menyebutkan ada pihak-pihak yang disebut menjual nama dan mengklaim sebagai orang dekat istana demi menekan Agrinas agar tidak membatalkan KSO mereka.
“Ada yang mengaku dekat orang istana. Dipakai sebagai tekanan supaya namanya tidak dicoret,” ujarnya.
Sementara itu, manajemen Agrinas menegaskan keputusan pembatalan tetap berjalan sesuai mekanisme dan tidak dapat diintervensi.
“Tidak ada ruang intervensi. Semua proses berjalan berdasarkan aturan dan hasil evaluasi di lapangan,” tegas Wadirut Kusdi Sastro Kidjan.
Pembatalan 15 KSO bermasalah ini akan dilanjutkan dengan pembukaan mekanisme KSO baru melalui beauty contest tanpa veto dan tanpa peluang bagi pihak-pihak yang pernah melanggar komitmen.
“Kami akan memberi prioritas kepada pengelola yang berintegritas. Kalau terbukti nakal, tetap kami putus,” ujar Kusdi.
Agenda Kunjungan ke Riau: Konsolidasi, Plasma, dan Penataan Aset. Dalam agenda kunjungannya ke Riau, Wadirut Kusdi Sastro Kidjan akan melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), tokoh masyarakat, serta memantau langsung lahan-lahan hasil penertiban yang masih membutuhkan revitalisasi.
Agrinas juga menegaskan komitmen memberikan plasma minimal 20 persen, bahkan ditargetkan lebih, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.
“Kami hadir untuk memastikan manfaat sawit negara dirasakan rakyat,” ujar Kusdi.
Menuju Sawit Legal dan Berkelanjutan
Agrinas menilai Riau sebagai wilayah kunci dalam membangun tata kelola sawit legal, modern, dan berpihak pada masyarakat. Wadirut menyebut kunjungan ini penting untuk membuka babak baru pengelolaan sawit hasil penertiban negara.
“Kami ingin menulis bab berikutnya: Sawit Legal Indonesia. Dan Riau adalah bagian penting dari bab itu,” tutup Kusdi. (*)
#Agrinas Palma Nusantara #KSO Sawit
