BANGKINANG — Ketegangan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, H. Hambali, dengan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar kembali mencuat ke publik. Hambali melontarkan kritik terbuka terhadap sejumlah kebijakan kepala daerah yang disebutnya tidak sesuai aturan dan berpotensi cacat hukum, dan menyebut Bupati sebagai pembohong dan orang yang zholim.
Dalam keterangannya, Hambali menilai beberapa keputusan Bupati Ahmad Yuzar tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyoroti pengadaan mobil dinas baru untuk bupati yang menurutnya tidak perlu dibesar-besarkan, serta evaluasi jabatan yang dinilai tidak transparan.
“Saya hanya mengingatkan agar kebijakan yang dibuat sesuai aturan. Sekda itu mitra kerja, bukan bawahan untuk disalahgunakan dalam kebijakan yang cacat hukum,” ujar Hambali seperti dikutip dari sejumlah media lokal di Kampar.
Pernyataan Hambali itu langsung menuai tanggapan keras. Mantan Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri menilai langkah Hambali tidak sesuai etika birokrasi. Menurutnya, seorang Sekda seharusnya menyampaikan kritik atau masukan secara internal, bukan lewat media.
“Kritik boleh, tapi harus pada tempatnya. Kalau disampaikan terbuka, bisa merusak citra pemerintahan daerah,” tegas Ahmad Fikri dikutip dari HK Indonesia.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPC PKB Kampar Ramli menyebut pernyataan Hambali tidak mendidik dan berpotensi menurunkan marwah pemerintahan daerah. Ia meminta agar semua pejabat tetap menjaga kehormatan lembaga.
Namun di sisi lain, Forum Muda Kampar Riau (FMKR) justru menyatakan dukungan terhadap Hambali. Menurut mereka, Sekda hanya berupaya menyuarakan kebenaran dan transparansi demi kepentingan masyarakat.
“Hambali bicara apa adanya, bukan untuk menyerang, tapi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Itu justru bentuk tanggung jawab moral,” ujar Koordinator FMKR, Ahyar Chomel.
Pasca kejadian ini, Hambali disebut telah meminta dilakukan mediasi dengan Bupati Ahmad Yuzar melalui tokoh-tokoh masyarakat dan adat Kampar. Ia berharap perbedaan pandangan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik tanpa memperpanjang konflik.
“Saya siap duduk bersama dengan Pak Bupati. Kalau perlu dimediasi oleh tokoh-tokoh Kampar namun bukan oleh Yusri, karena beliau tidak layak hanya datuk kampung,” kata Hambali.
Menindaklanjuti hal itu, Forum Muda Kampar Riau (FMKR) telah mengambil langkah konkret untuk mewujudkan proses mediasi antara dua pejabat penting daerah tersebut.
Menurut Ahyar Chomel, tokoh muda Kampar yang menjadi inisiator perdamaian, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh adat dan pemerintah.
“Kami sudah menjumpai Prof. Amir Luthfi Datuk Bandaro Sati, beliau bersedia untuk menjadi mediator,” ujar Ahyar.
“Kami juga sudah menjumpai Sekda Hambali. Jika yang menjadi mediator Prof. Amir Luthfi, beliau bersedia. Sekarang tinggal menunggu respon dari Bupati Ahmad Yuzar,” tambahnya.
Langkah FMKR tersebut diapresiasi oleh berbagai pihak karena dinilai sebagai upaya positif untuk mendinginkan suasana dan menjaga stabilitas pemerintahan di Kampar. Tokoh adat dan masyarakat berharap mediasi ini benar-benar terwujud agar hubungan antara Bupati dan Sekda kembali harmonis demi pelayanan publik yang maksimal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Ahmad Yuzar terkait inisiatif mediasi yang diusulkan tersebut. (dedi)
#Sekda Minta Mediasi #Bupati Zholim Kata Hambali
