Teluk Kuantan – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing menuai kritik keras dalam Rapat Paripurna DPRD Kuansing, Selasa (14/04/2026) siang. Persoalan penanganan sampah menjadi isu dominan yang disorot hampir seluruh fraksi, mulai dari Gerindra, PDI Perjuangan, PAN hingga Golkar.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD tersebut, mayoritas Anggota Dewan menilai DLH tidak menunjukkan kinerja maksimal dalam mengatasi persoalan sampah yang kian hari semakin memprihatinkan. Tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik dinilai telah merusak estetika kota dan mencerminkan lemahnya manajemen serta pengawasan di tubuh OPD tersebut.
Sejumlah anggota DPRD secara tegas menyebut kondisi ini tidak bisa lagi ditoleransi. Pemerintah Daerah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DLH, termasuk sistem pengangkutan, pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pola kerja petugas di lapangan.
“Kondisi ini bukan sekadar persoalan kebersihan, tapi sudah menyangkut wajah Daerah. Jika tidak ditangani serius, akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan citra Kuansing secara keseluruhan,” tegas salah satu anggota Dewan Hardiamon dari Fraksi Gerindra.
Sebagai solusi, DPRD mendorong adanya langkah konkret seperti penataan ulang sistem pengelolaan sampah berbasis zonasi, peningkatan armada pengangkut, penguatan pengawasan, serta edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Selain itu, evaluasi terhadap pimpinan OPD terkait juga dinilai perlu dilakukan jika tidak mampu menunjukkan perbaikan signifikan.
Kemudian Hardiamon juga membahas di Bidang kesehatan, khususnya terkait program Universal Health Coverage (UHC). Dewan menerima banyak laporan dari masyarakat yang mengeluhkan tidak lagi bisa mendapatkan layanan berobat gratis seperti sebelumnya.
“Kami meminta penjelasan Pemerintah Daerah. Jangan sampai program yang menyangkut hajat hidup masyarakat ini justru mengalami kemunduran,” ujarnya
Selain dua isu utama tersebut, persoalan tunda bayar tahun anggaran 2024–2025 juga menjadi perhatian serius DPRD. Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Desta Harianto, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah strategis dengan skema yang jelas dan terukur.
“Pemerintah tidak boleh berlarut-larut. Harus ada langkah konkret dan skema penyelesaian yang pasti agar tidak mengganggu kepercayaan publik dan roda pembangunan Daerah,” tegas Desta.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuansing yang diwakili Sekretaris Daerah, Zulkarnain, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Darrah menerima seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan bahwa perbaikan kinerja DLH, optimalisasi program UHC, serta penyelesaian tunda bayar menjadi prioritas yang tengah disusun langkah penanganannya secara bertahap dan terukur.
“Kami memahami kekhawatiran DPRD dan masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, anggaran, maupun pelayanan, agar persoalan-persoalan ini bisa segera ditangani dengan baik,” ujarnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Satria Mandala Putra, S. Si dan dihadiri 17 Anggota DPRD lainnya, Kasi Datun Kejari Kuansing Raden Muhammad Sandy, SH., MH, serta sejumlah Kepala OPD
Satria juga menegaskan bahwa seluruh catatan dan kritik yang disampaikan fraksi merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Ini bukan semata kritik, tetapi bentuk komitmen DPRD agar pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Meski diwarnai kritik tajam, sejumlah fraksi juga menyatakan komitmennya untuk tetap bersinergi dengan pemerintah daerah. DPRD siap bergandengan tangan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pembangunan Kuansing yang lebih baik ke depan.
